Presiden Bentuk Tim Pemindahan Ibukota
Jum’at, 10 September 2010 – 08:28 wib
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim kecil menyusul rencana pemindahan Ibukota Jakarta. Rencana pemindahan mengingat Jakarta kian padat, macet dan tak ideal sebagai Ibukota.
“Insya allah Presiden punya tim kecil. Yang dipindahkan pusat pemerintahan bukan Ibukota,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan usai salat Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriah di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (10/9/2010).
Sebelumnya, Presiden mengatakan problem kemacetan dan kepadatan harus dipecahkan, salah satunya dengan memindahkan Ibukota. Dia membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibukota Malasyia tetap Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. Presiden juga membuka kemungkinan untuk membangun Ibu Kota yang baru. “The real capital, the real govement center. Seperti Canberra, Brazilia, Ankara dan tempat-tempat yang lain,” katanya. Presiden memperkirakan, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk membangunan pusat pemerintahan baru jika pembangunannya dimulai sekarang.
http://news.okezone.com/read/2010/09…ndahan-ibukota
DPR Minta Grand Design Pemindahan Ibukota
Senin, 20 September 2010 – 05:06 wib
JAKARTA – Kalangan DPR mendesak pemerintah segera mematangkan rencana pemindahan ibukota negara dengan membuat time schedule, master plan, dan grand design-nya.
“Paling tidak, perencanaan, kajian, dan feasibility study bisa dibuat dalam waktu tiga tahun. Kemudian, pembangunan direalisasikan selama lima tahun. Dengan demikian, pada tahun 2018, Indonesia sudah memiliki ibukota yang baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said di Jakarta, Minggu (19/9/2010). Dia mengatakan, percepatan pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan, dan pembangunan yang dilakukan secara parsial membuat persoalan ibukota semakin rumit.
Karena itu, dia juga mendukung rencana Presiden SBY mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota itu setelah libur Idul Fitri. Menurut Muhidin, harus ada konsolidasi intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahan ibukota.
Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan seperti assessment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan Ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota harus segera dikerucutkan. “Dari berbagai kajian yang telah dilakukan,pemerintah harus merumuskan dan memetakan sejumlah opsi tentang skenario perpindahan ibu kota,” ujarnya.
Komisi V DPR, ujarnya, juga meminta para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan sumbangan pikiran bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan pemerintah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, sejak awal, Jakarta memang tidak ideal untuk menjadi ibu kota negara.
http://news.okezone.com/read/2010/09…ndahan-ibukota
0 komentar:
Posting Komentar